Uu no 21 tahun 2004 pdf

Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 33 undangundnag dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara nomor 4355. Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Undangundang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan merupakan pelaksanaan dari perintah pasal 22a undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undangundang diatur lebih lanjut dengan undangundang. Uu no 2 th 2004 ttg penyelesaian hubungan industrial compiled by. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437. Undangundang republik indonesia nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Download undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara asn pdf.

Uu no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional. Formatting may have been lost and not all text may have been recognized. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999. Pasal 20, pasal 21, pasal 27 ayat 2, pasal 28 d ayat 1 dan ayat2, pasal 28 e ayat 1 dan ayat 3, pasal 29 undangundang dasar negera republik indonesia tahun 1945.

Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi. Komite etik adalah organ pendukung dewan komisioner yang bertugas. Undangundang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor ivmpr1999 tentang garisgaris besar haluan negara tahun 1999 2004. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara tahun. Umum hubungan industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerjaburuh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47. Uu nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang republik indonesia no. Undangundang republik ndi oneasi nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara tahun 2000 nomor 1, tambahan lembaran.

Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209. Peraturan pemerintah republik indonesia tentang pasal 58 ayat. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara tahun 2000 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 3989. Pdf investasi pada koperasi syariah menurut undang undang. Pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala badan dinasbiro keuanganbagian. Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2004.

Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 ayat 3 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 21 1 ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Uu no 37 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban. Uu no 5 th 2004 ttg perubahan atas uu no 14 th 1985 ttg mahkamah agung compiled by. Pasal 20 dan pasal 21 ayat 1 undangundang dasar negara. Uu no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara tahun 1986 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 3327. Penjelasan atas undangundang republik indonesia no.

Pasal 20 dan pasal 21 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 21 kode etik profesi di lingkungan pegawai negeri sipil. Pasal 18b, pasal 20, pasal 20a, pasal 21, pasal 23, pasal 23c, pasal 33, pasal 34 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Jan 28, 2014 uu no 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan 1. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara tahun 2000 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Admin dari blog tentang tahun 2020 juga mengumpulkan gambargambar lainnya terkait pasal 2 uu no 10 tahun 2004 dibawah ini. Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di uu otoritas jasa keuangan. Uu 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang.

Pasal 67 ayat 2 undangundang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, masa tugas hakim adhoc adalah untuk jangka waktu 5 lima tahun. Pasal 20, pasal 21, pasal 28a, pasal 28b, pasal 28d ayat 1. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara tahun 1986 nomor 77. Undangundang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan lembaran negara. Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4358.

Tahun 1925 nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 1968 lembaran negara republik indonesia tahun 1968 nomor 53, tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2009. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor iiimpr2000. Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2004nomor 74. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24a, pasal 24b, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 enam bulan sejak. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik. Undangundang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 185, tambahan lembaran negara tahun 2000 nomor 4012. Hayati united nations convention on biological diversity dengan. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi.

Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Undangundang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa. Ketentuan pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta. Keberadaan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenkota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undangundang nomor 21 tahun 2004 pusat data hukumonline. Undangundang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 208, tambahan lembaran negara. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lembaran negara tahun 2003 nomor 39. Pasal 20, pasal 21, pasal 23a, pasal 28h ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

Undangundang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Toper per banding an uu 10 th 2004 dengan uu 12 th 2011. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 3316. Undangundang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, harus dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan undang undang yang merupakan transformasi keempat badan usaha milik negara untuk mempercepat terselengg aranya sistem jaminan sosial n asional bagi seluruh rakyat indonesia.

To remove this note, rightclick and select delete table. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 4405. Pengesahan cartagena protocol on biosafety to the convention on biological diversity protokol cartagena tentang. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2011. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47. Pasal 21 1 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus. Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti. Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal22 meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta. This document contains text automatically extracted from a pdf or image file. Pasal 21 1 kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 enam bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugastugas pertahanan negara. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 uu 2008. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh.

Pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala badandinasbiro keuanganbagian. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 2004. Pasal 20 dan pasal 21 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran negara tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 3886. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 jdih kemenkeu. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2008. Bab i ketentuan umum memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undangundang ini.